Jubir Fraksi PAN, Ahmad Tafruji, S.P “ Angka Kemiskinan Di Mura Masih Tinggi “
kalteng.jejakkasus.id – Puruk Cahu, DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura), Kalimantan Tengah menggelar Rapat Paripurna Ke–2 masa sidang III Tahun Sidang 2023 dengan agenda Sidang Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi Pendukung DPRD Terhadap Materi Sidang Rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD Perubahan TA 2023.
Ketua Komisi III DPRD Murung Raya yang menjadi Juru Bicara Fraksi PAN, Ahmad Tafruji, S.P secara tegas menyoroti kebijakan Pemerintah setempat ketika menyampaikan Pemandangan Umum dari Fraksi PAN saat di ruang sidang paripurna, Rabu (6/9) kemaren.
Beberapa hal yang cukup krusial dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PAN yakni adanya terjadi penurunan secara umum pada sektor pendapatan daerah sebesar Rp7 miliar lebih atau setara dengan 9 persen dari total pendapatan daerah sebelumnya.
Kata Tafruji, faktor penyebabnya karena Pemkab Mura tidak lagi mendapatkan Deviden atau Pembagian laba untuk pemegang saham atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) seperti Bank Kalteng.
Menyikapi kondisi demikian, Fraksi PAN berpandangan menilai Pemkab Mura belum ada upaya dan langkah strategis untuk memulihkan atau mengembalikan sektor pendapatan yang alami penurunan ( deviden ).
Tergambar jelas dari data yang disajikan Pemkab Mura masih banyaknya target – target dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah tidak mengalami kenaikan atau tetap, baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan.
Terhadap Pajak Daerah, yakni pada sektor Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron dimana sebelum perubahan maupun setelah perubahan tidak mengalami kenaikan atau tetap. Sektor ini seharusnya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap kenaikan pajak daerah.
Tambah Tafruji, mengingat masa sekarang ini memasuki tahapan menjelang Pemilu Legislatif, Pilkada dan Pilpres tahun 2024 mendatang. Maka banyaknya alat -alat peraga kampanye berupa spanduk, baliho dan lainya yang terpampang disepanjang jalan-jalan strategis di Kota Puruk Cahu dan sekitarnya,
Disamping mempertegas beberapa sektor diatas Dalam Pemandangan Umum Fraksi PAN juga tidak lupa memberikan apresiasi kepada Pemkab Mura. Apresiasi dari Fraksi PAN itu yakni atas pencapain target pada sektor Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sumber lain yang mengalami kenaikan sebesar 20 persen dari target Rp5 Milyar.
Fraksi PAN berharap kedepannya pendapatan daerah bersumber dari PPJ ini agar dibelanjakan dan difokuskan untuk program dan kegiatan Penyediaan fasilitas penerangan jalan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan di wilayah perkotaan Puruk Cahu dan sekitarnya.
Selain itu, penyerapan anggaran oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah ( SOPD ) juga mendapat sorotan, baik sebelum dan sesudah perubahan tahun 2023 sebesar 16,35% atau setara Rp317.114.751.785,-.
Hal ini dikarenakan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya, yang artinya serapan anggaran dari organisasi perangkat daerah yang kurang maksimal dalam penyerapan anggaran itu sendiri.
Lanjut Ahmad Tafruji, Fraksi PAN mendasari dan memperhatikan Pidato Bupati Murung Raya pada Rapat Paripurna Ke I masa sidang ke III DPRD Murung Raya dalam rangka saat penyerahan Materi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023. Dalam perubahan APBD TA.2023 Pemkab Mura akan mengedepankan beberapa aspek penting, meliputi pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PAN berpendapat bahwa pemulihan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat murung raya masih belum terealisasi dengan baik. Sementara fakta di lapangan masyarakat Murung Raya masih kesulitan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan, dan melonjaknya harga bahan pokok makanan serta masih tingginya angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Murung Raya.
“Di sektor pendidikan sendiri, masih banyak ditemukan sarana dan prasarana fasiltas Pendidikan yang kurang refresentatif ,seperti ruang kelas belajar, kantor dan rumah guru,” kata Tafruji.
Sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial program dan kegiatan prioritas apa saja yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam hal kesejahteraan sosial bagi masyarakat Murung Raya.
Pembangunan berkelanjutan berkenaan dengan salah satu aspek penting yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan, Fraksi PAN berpendapat bahwa masih banyaknya ditemukan proyek proyek pemerintah yang sampai saat ini belum tuntas dilaksanakan, bahkan terkesan mubazir dan tidak difungsikan sebagai mana mestinya, seperti Gedung SMPN 5, Gedung Pabrik Karet, Gedung Pasar Muara Laung, dan Gedung Sentral Kerajinan UMKM.
Fraksi PAN juga pertanyakan terhadap kegiatan yang dilakukan berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2020 dan Perda No 5 tahun 2020 tentang Kegiatan Tahun Jamak Atau Multiyears, seperti Pembangunan Taman Sapan dan Pembangunan Bundaran Perdie M.Yoseph.
“Fraksi PAN mempertanyakan sampai sejauhmana progres pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan pihak kontraktor ?,” kata Tafruji membacakan Pemandangan Umum Fraksi PAN.
Terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan pada APBD Murni 2023 yang bersifat fisik agar segera dilakukan pelelangan mengingat saat ini sudah memasuki akhir tahun anggaran. Fraksi PAN mempertanyakan faktor yang menjadi kendala sehingga pelaksanaan tender Pemkab Mura masih mengalami keterlambatan.
Selain itu terkait perhitungan gajih pada Dinas Pendidikan untuk PNS dan PPPK yang dianggarkan pada APBD 2023. Fraksi PAN berpendapat bahwa terdapat ketidakcermatan dalam memperhitungkan kebutuhan gajih dan tunjangan serta tambahan penghasilan bagi Guru PNS dan Pegawai PPPK.
Dalam APBD Murni dianggarkan sebesar Rp224 dengan realisasi anggaran per bulan Agustus sebesar Rp126 miliar dan kebutuhan untuk 6 (Enam) bulan kedepan Rp97.965.581.448,-. Masih terdapat kelebihan anggaran sebesar Rp11.253.207.977,-.
Terhadap kelebihan Anggran tersebut tentunya akan dilakukan penyesuaian internal pada Dinas Pendidikan pada APBD Perubahan Tahun 2023. Program dan kegiatan apa saja yang dilaksanakan dari hasil penyesuaian kelebihan anggran tersebut ? Tegas Ahmad Tafruji di ujung penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PAN yang tak lepas dari sorotan dan kritikan.(red Bib-88/Al-01)
Social Header